Semiconductor - upaya mengurangi kepadatan lalulintas

Ketika seorang rekan bercerita tentang pengalamannya di Taipeh; saya jadi teringat akan sebuah seminar yang saya hadiri di sana beberapa tahun yang lalu. Seminar tersebut membahas tentang suatu teknologi semiconductor yang saat itu sedang menjadi perbincangan hangat. Menurut sang pembicara (seorang profesor ahli riset), untuk mendapatkan komponen semiconductor yang berkecepatan tinggi diperlukan antara lain: bahan yang tepat, jarak antar lempeng conductor yang super sempit, juga tegangan/power yang tinggi.

Yang menarik bagi saya, saat ini, hanya pada komponen kedua, jarak antar lempengan yang super sempit. Dengan jarak lempeng conductor yang sedemikian dekatnya, loncatan electron (dari cathode ke anode) akan bertambah cepat karena jaraknya sangat dekat.

Dan kali ini saya tidak membahas tentang transistor (walau judulnya Semiconductor). Saya hanya ingin menghubungkan pembahasan ini dengan RUTR untuk meningkatkan kinerja kita. Dalam tulisan saya dengan judul Centralized vs Distributed, saya menuliskan bahwa unsur kegiatan dan pendukungnya harus diletakkan berdekatan, demi tercapainya efficiency dan untuk mengurangi traffic, misalnya komplek perumahan dengan sekolah dan dengan supermarket kecil etc. Idealnya keadaan tersebut memang direncanakan sejak awal, tapi untuk Jakarta yang terlanjur tumbuh dengan tataruang yang sangat longgar; menurut saya perlu ada upaya lain untuk mendorong agar tujuan akhir dari RUTR (dari segi ekonomi, transport, sosial etc) dapat segera tercapai.

Salah satu yang terpikir oleh saya adalah membuat perda tentang ”muatan lokal”; sebagai upaya untuk mendekatkan pusat kegiatan dengan sumber daya pendukungnya yaitu masyarakat. Perda ini mengatur agar dalam menjalankan usaha/kegiatannya baik pemda, badan layanan publik atau bahkan swasta harus menyerap tenaga kerja/resources lokal sampai tingkat tertentu. Misalkan: persentasi minimum karyawan suatu pabrik / supermarket yang tinggal di kelurahan dimana pabrik / supermarket tersebut berada ditentukan sebesar n%. Alokasi minimum ini pada awalnya janganlah terlalu tinggi supaya dapat dipenuhi dengan baik.

Kalau kemudian angka persentasi tersebut bisa ditingkatkan itu akan lebih baik. Pemenuhan persentasi resorces lokal ini juga bisa didorong / diusahakan sendiri oleh pemda / kantor / badan usaha tersebut misalnya dengan mendirikan asrama di sekitar tempat usaha tersebut. Demikianpun halnya dengan sekolah umum; misal SMAN 3 mengalokasikan minimum sekian persen muridnya bagi yang bertempat tinggal di kelurahan Setiabudi, sedang sisanya boleh dari luar. Jadi masyarakat lokal tertampung dan traffic yang terjadi hanya pada jarak dekat dan dapat ditempuh dengan singkat dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Pemenuhan persyaratan alokasi minimum lokal resources semacam ini selain mengurangi tingginya traffic, juga berdampak positif bagi lingkungan sosial. Kita bisa berharap akan berkurang, atau bahkan tidak akan ada sama sekali penolakan dari masyarakat setempat terhadap kegiatan / usaha di tempat tersebut. Berita bahwa suatu ormas berdemo menuntut kelompoknya ikut dipekerjakan di suatu toko swalayan, tidak akan terjadi karena aturannya jelas.

Dari segi ekonomi, usaha ini juga akan mempersempit kesenjangan antara masyarakat dengan badan usaha/institusi tersebut. Keberadaan kegiatan / usaha tersebut malahan membawa manfaat bagi mayarakat.

Yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara kegiatan tersebut dengan resources pendukungnya karena nature/sifat dari kegiatannya misalkan asrama/tempat tinggal karyawan terlalu dekat dengan pabrik baja etc. atau specific skill yang diperlukan tidak tersedia sama sekali di daerah/kelurahan tersebut. Ada yang punya pendapat lain ?

Salam (021208dc).